Beranda Ekonomi Informasi Politik Zaman

Kemarahan Masyarakat

Updated: • 0 • min read
Table of Contents
Kemarahan Masyarakat

Cuaca panas dingin tak menentu, kering tiba-tiba hujan. Pertanda alam ini hanyalah kode alam bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja. Ekonomi masyarakat Indonesia apalagi, kering kerontang, bahkan tak ada hujan sama sekali. Inflasi tidak pernah dilaporkan secara actual dan terkonfirmasi dengan kondisi dompet masyarakat.

Tidak ada kata lain saat ini melihat kondisi pemerintahan yang semakin jauh dari tujuan membangun negara Indonesia sejak tahun 1945. Kemarahan masyarakat sudah saatnya dapat dimunculkan demi negeri menjadi nyaman tenteram kembali.

Kemarahan masyarakat secepatnya perlu dikoordinasikan dan diadministrasikan untuk mencapai kebahagiaan yang diidam-idamkan.

Pajak dan Inflasi

Peristiwa hari ini yakni demo Masyarakat Pati yang dikarenakan lontaran tantangan Bupati Sudewo yang tidak gentar meski didemo oleh 50.000 orang. Karena menaikkan pajak bumi dan bangunan sebesar 200 persen.

Pajak PBB naik 200% ini adalah yang terendah. Sementara di kabupaten-kabupaten lainnya ada yang hingga 1000 persen.

Bahkan di Yogyakarta pun kenaikan tidak diumumkan tapi terlihat naik sekitar 100%. Cirebon naik 100 persen.

Inflasi seakan tak terbendung. Harga-harga naik tanpa ada pengumuman jelas. Otoritas pasar bungkam, dan mekanisme pasar imbas dari kenaikan pajak baik PPn dan sebagainya sudah memiliki pengaruh dan mengganti harga-harga komoditi yang ada di masyarakat.

Menuju Juncta Militer

Kenaikan-kenaikan pajak seperti ini tidak pernah diumumkan secara nasional. Sepertinya menurut pengamatan hal ini memang diseting tidak diumumkan besar dan transparan. Sebagaimana saat sekarang bangsa Indonesia sedang menuju kegelapan lagi. Karena militer berkuasa sedikit demi sedikit dibawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto yang hanya memiliki benteng dan kelompok dari Militer.

Partai Gerindra yang menjadi tungganggan Prabowo sekaligus bentengnya untuk masalah politik dan sipil. Seakan belum bisa diperhitungkan oleh beliau presiden. Karena jelas sepak terjangnya sangat jauh dari tentara.

Masyarakat Terhimpit Kebijakan Pemerintah

Pemerintah yang dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat seakan bungkam. Sementara kebijakan-kebijakan di daerah berusaha untuk menyesuaikan diri dengan program efisiensi maupun lainnya untuk membayar hutang pemerintah pusat yang menggunung.

Kebijakan Pemerintah Pusat seakan turun begitu saja. Transparansi apa dibalik dan pertimbangan kebijakan tidak pernah lagi ada. Bahkan situs-situs JDIH instansi pemerintah bungkam dan sulit diakses lagi.

Masa teknologi informasi ini seakan kembali gelap menjadi masa Orde Baru idaman presiden kita. Mau apalagi memang hasil pemilihan presiden yang diumumkan negara pada masa Presiden Jokowi memenangkan orang yang akan membalikkan arah perbaikan bangsa.

Demo Pati menjadi Gunung Es Ketidakpuasan

Semua mata tertuju dan berharap akan keberhasilan demo yang dilaksanakan masyarakat Pati. Setelah Sudewo meminta maaf karena menyakiti hati masyarakat dan menurunkan kembali ke posisi semula Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Pati.

Namun kemarahan masyarakat sudah terlanjut. Tuntutan masyarakat Pati menjadi Turunkan Bupati Sudewo yang mereka balik namanya menjadi Owedus.DPRD Kabupaten Pati dikabarkan mulai menggunakan hak angket untuk mencopot Bupati Sudewo tersebut.

Resonansi Protes

Dengan penuh harapan masyarakat Indonesia menginginkan adanya resoansi protes demo di Pati tersebut. Kesewenang-wenangan Pemerintah Kabupaten tentu juga ada otak dibelakangnya. Karena seluruh daerah di Indonesia sebenarnya sudah menaikkan pajak PBB secara bersama-sama.

Ada perintah dari Pusat? tentunya ada. Namun sebagaimana kita ketahui saat Kementrian Dalam Negeri dipimpin oleh Mantan Jenderal Polisi. Situs JDIH-nya yang seharusnya menjadi pedoman untuk masyarakat bisa mengetahui peraturan yang dikeluarkan menteri dalam negeri. Menjadi sangat sulit diakses dan peraturan menteri dalam negeri yang diterbitkan di situs tersebut pun menjadi tidak berurutan.

Rasanya memang hanya kemarahan masyarakat yang dapat memperbaik negeri ini. Rakyat harus dapat mengeluarkan pendapat dan keluh kesahnya karena segala yang dialaminya saat ini adalah imbas dari kebijakan Pemerintah yang menginginkan hal ini semua terjadi.

Posting Komentar