Beranda Ekonomi Politik Zaman

Apakah kita harus susah dan menderita?

Updated: • 0 • min read
Table of Contents
kebun teh nglinggo jogja

Negara hancur mengapa kita harus susah? negara remuk mengapa rakyat harus jadi korban? negara salah manajemen mengapa rakyat harus hancur? negara salah urus mengapa rakyat yang menanggung? negara ambyar mengapa rakyat sipil harus ikut ambyar?.

Berbagai kalimat yang harus kita refleksikan bersama. Apa kaitan kita dengan kesalahan para pemimpin dan pemerintah? Mereka mengambil kebijakan seenak perut mereka mengapa kita yang harus susah?.

Feasibility Studies yang Kacau

Coba kita renungkan bagaimana pemeerintah membuat kebijakan dan program pembangunan seperti IKN, Bandara Kertajati, Kereta cepat Whoosh, hingga pembangunan sirkuit Mandalika?. Apa yang ada dalam perencanaan dan bagaimana kegagalan di depan mata terlihat jelas?. Bagaimana mereka merancang hal tersebut, hingga tidak memikirkan bagaimana efek negatifnya?. Bagaimana cara memperjuangkan dan mempertahankan pembangunan tersebut apabila tidak dalam jangka waktu belum menghasilkan?.

Kita memang pernah dipimpin oleh seorang mantan pengusaha kayu. Namun ketika kita dipameri dengan Mobil Esemka misalnya. Sudah nampak jelas di depan mata berapa kerugian rakyat yang akan dihadapi. Kerugian negara namun yang menanggung adalah kita semua. Dengan nilai pajak dan gencarnya pajak yang diglorifikasi sedemikian rupa sehingga nampak logis.

Rakyat menjadi korban dan tidak bisa lagi mengelak.

Eksperimentasi dan Kebohongan

Okelah, kita tidak bisa membuat survei yang biayanya mahal. Namun hasil-hasil survei mahal yang dipergunakan untuk membuat kebohongan menjadi sesuatu yang benar. Merupakan pertanyaan mendasar didalam hati masyarakat Indonesia saat ini. Apakah itu benar? Apakah itu valid? Rupanya hanya menunggu waktu untuk tidak perlu mengungkap hal itu. Namun sesuatu yang keras akan bisa terjadi.

Kita juga masih ingat banyaknya eksperimentasi keputusan yang akhirnya digagalkan atau dihentikan. Banyaknya program Prioritas yang dihentikan dan sebagainya. Atau masalah UU Cipta Kerja yang akhirnya diganti atau direvisi.

Selain kebijakan yang lahir karena tidak tepat, juga melalui proses yang tidak transparan, apalagi mengajak masyarakat untuk ikut berbicara atau menyumbangkan pendapatnya. Meskipun pada dasarnya masyarakat menolak, namun ajakan juga tidak ada. Mungkin juga karena untuk mengirit biaya yang dikeluarkan, namun cilakanya sisa anggaran tersebut dikorupsi.

Jelas pemerintah tidak akan mengajak masyarakat untuk proses-proses pengambilan kebijakan, karena jelas kebijakan pemerintah tersebut akan ditolak mentah-mentah oleh masyarakat luas. Sebelum sempat para buzzer bekerja untuk mengglorifikasi dan membenarkan kesesatan tuannya.

Juga bagaimana para pemimpin mengobral janji pemenuhan hak, namun selama ini tak ada praktik baik tentang bagaimana hal itu terpenuhi. Meski tak terpenuhi bisa saja para-para itu ngeles dan mencari kambing hitam mengapa hal tersebut bisa terjadi.

Nah sekedar contoh. Aksi demo semarak kemerdekaan dijawab dengan reshufle kabinet. Lucu kan.

Pemerintah dan Rakyat tidak nyambung

Mungkin program MBG berusaha menyambungkan kepentingan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Namun dalam praktiknya, jumlah uang yang dianggarkan dan hasil yang diharapkan sangat jauh panggang dari api. Tidak terasa bagi masyarakat bahkan penderitaan masyarakat menjadi berlipat-lipat. Karena adanya efek inflasi dari pembelanjaan MBG.

Masyarakat menginginkan kesejahteraan yang dirasakan secara mikro. Pemerintah memberikan kesejahteraan secara makro dengan membangun infrastruktur yang pada dasarnya tidak membuat masyarakat luas rasakan. Hanya vendor-vendor pemerintah dan para garong yang menikmatinya.

Masyarakat merasa senang dan beban hidupnya tidak bertambah jika pemerintah dapat menurunkan harga kebutuhan sekaligus pungutan pajaknya. Pemerintah gaspol dalam penerimaan pajak dan gaspol dalam eksploitasi sumber daya alam. Gaspol melakukan pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek yang tidak menyentuh rakyat. Hasil eksploitasi sumber daya alam dikorupsi sebagai cara cuci uang pemerintah untuk tidak memasukkannya ke dalam pendapatan negara untuk memperingan dan menurunkan pungutan pajak.

Jadi apakah yang harus diperbaiki oleh rakyat?. Sementara wakilnya di DPR hanya plonga-plongo dan mengamini tindakan pemerintah karena menerima aliran dananya. Apakah kita harus susah dan menderita karena kesalahan orang lain?.

Posting Komentar