Beranda Ekonomi Politik

Mengendalikan Nafsu

Updated: • 0 • min read
Table of Contents
mengendalikan nafsu

Pendekatan model pembangunan era Prabowo Subianto memang lain. Gebrakan demi gebrakan untuk Indonesia bangkit memang kita tunggu. Di era ekonomi sulit sekarang mengendalikan nafsu menghabiskan uang adalah wajib. Bukan menghambur-hamburkan uang namun mendistribusikan uang untuk menjadi modal. Untuk bisa bekerja dan mendapatkan hasil keuntungan, melanjutkan hidup dengan sekaligus menjalankan dan memajukan perekonomian.

Gebrakan Ekonomi

Menteri Keuangan kabinet Presiden Prabowo Subianto direshufle dari Ibu Sri Mulyani Indrawati digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Setelah adanya demo semarak kemerdekaan ada 5 Menteri yang direshufle salah satunya adalah Menteri Keuangan.

Meski mengahadapi situasi yang cukup tidak mengenakkan lantaran postingan anaknya di IG yang mengatakan bahwa ayaknya melengserkan agen CIA. Menkeu Purbaya melanjutkan dengan gebrakan-gebrakan yang berbeda dengan gaya menteri Sri Mulyani. Terlihat bahwa menkeu yang baru memiliki mazhab yang berlainan.

Menkeu yang lama memang jago di bidang fiskal, sehingga ekonomi negara terlihat baik-baik saja. Ya tidak salah karena tugasnya memang menjaga nama baik negara. Sementara program-program kesejahteraan dan peningkatan serta pemulihan ekonomi pasca COVID-19 memang bukan kewenangannya. Meksipun paket-paket ekonomi untuk perbaikan ekonomi memang harus ditandatanganinya. Namun bidang penyelamatan ekonomi dan keuangan negara, lebih dikhususkan lagi adalah keuangan pemerintah menjadi fokusnya.

Ada yang cukup miss memang karena negara seharusnya adalah rakyat luas, seluruh warga negara. Bukan secuil orang dari para penguasa, eksekutif, pebisnis besar dan ASN yang merupakan tanggungan negara.

Jadi masyarakat melihat ada ketidakadilan mendasar dengan adanya fokus dalam penerimaan pajak yang selalu digenjot. Sehingga kemarahan mulai muncul dengan adanya demo-demo yang berasal dari hal tersebut. Eksekutif lebih mementingkan kepentingan eksekutif dan aktor pemerintah, namun meninggalkan kepentingan rakyat banyak. Terkesan rakyat harus membiayai negara tanpa menerima perlakuan adil yakni distribusi biaya untuk kesejahteraan rakyat.

Sementara rakyat sangat memahami berapa besar korupsi, baik bansos yang tidak sesuai sasaran, maupun korupsi-karupsi lain yang sengaja tidak ditangani oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.

Gelontoran Uang Besar

Menkeu Purbaya menggelontorkan uang negara 200 Trilyun ke Bank Himbara. Strategi ini mencerminkan mazhab pemerintah saat ini yang bermain dengan uang-uang besar. Kita lihat saja program MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Smart TV dan banyak lagi. Penggelontoran dana besar menjadi ikon pemerintahan Prabowo Subiyanto, untuk apa dan mengapa begitu?.

Gaya khas pemerintahan korup memang hampir sama. Penggelontoran dan penggunaan uang besar baik untuk proyek maupun program selalu dilakukan. Tak beda dengan Pemerintahan Joko Widodo yang menggelontorkan uang besar meskipun dalam bentuk utang atau investasi. Proyek IKN, Proyek Strategis Nasional lainnya, Proyek Kereta capat Whooss misalnya. Pasti ada udang di balik batu.

Gaya yang cukup beda untuk penggelontoran uang ke Bank Himbara, meskipun tak berbeda jauh dengan gaya penyelamatan untuk BUMN, memiliki warna yang sama yang orang pastinya dapat menduga-duga ada apa dibalik itu. Sementara juga anggaran untuk Polri dinaikkan hingga kira-kira 147 trilyun untuk satu institusi saja. Berbeda dengan TNI yang lebih besar namun untuk beragam matra.

Proyek besar baru seperti Smart TV untuk sekolahan di seluruh Indonesia. Meskipun juga memiliki nilai kerawanan seperti pengadaan Chromebook pada masa menteri Nadiem. Ya kekuasaan pemerintahan pusat sudah demikian, katanya ada efisiensi, sehingga pemerintah daerah kelabakan mencari penghasilan. Ujung-ujungnya masyarakat juga akan semakin tersakiti nasibnya dengan gaya permainan seperti ini.

Sistem Kekuasaan perlu di Reformasi

Melihat hal-hal di atas, sepertinya sistem pemerintahan harus direformasi ulang. Bagaimana mengendalikan atau mengikis gaya penggunaan anggaran dana kekuasaan yang ugal-ugalan dengan mengabaikan peningkatan kualitas hidup rakyat kecil.

Ancaman demo besar-besaran akan selalu ada. Apabila pemerintah tidak mau mereformasi diri sendiri. DPR sebagai harapan masyarakat sepertinya masih terkungkung dengan pikirannya sendiri. Membuat kebijakan dan Undang-Undang yang tidak berpihak pada siapa yang diwakilinya.

Keberadaan partai politik yang berada di tingkat pusat membutuhkan keberadaan partai juga di daerah bahkan tingkat ranting. Memerlukan energi dan logistik besar. Sementara keputusan dan kebijakan partai tidak asimetris, kebijakan mengacu pada kebijakan pusat partai, sebagai komando, sementara kepentingan daerah terkadang sangat berlawanan atau berbeda.

Partai Politik juga harus mereformasi dirinya agar padangan masyarakat terhadap anasir ini tidak menjadi buruk.

Penyeragaman keputusan di tingkat pusat seperti pada urusan dalam negeri juga harus berubah. Menyesuaikan dengan kondisi kedaerahan yang terbagi dalam banyak regional. Tidak bisa satu keputusan mendagri dapat mengayomi dan menjamin keseragaman kebutuhan antar daerah.

Mengedepankan Kebhinekaan

Kebhinekaan harus dikedepankan. Segala macam kebijakan sebaiknya berdasar dan menghormati adanya kebhinekaan yang sudah ada. Jangan sampai istilah kesatuan dalam singkatan NKRI justru merusak akar kebangsaan kita.

Persatuan bukanlah nafsu yang harus dikedepankan dan dipenuhi. Mengendalikan nafsu persatuan adalah dengan menghargai perbedaan yang ada. Bukan menghapus perbedaan menjadi satu ide yang sangat berlainan dan tidak mengakar.

Mengendalikan nafsu persatuan memang hal yang sulit dan memerlukan waktu. Karena dalam persatuan terdapat berbagai macam hal yang berbeda. Bagaimana merangkai perbedaan menjadi sebuah hal yang indah dan dapat dipahami bersama masih merupakan tugas dan pekerjaan rumah kita bersama.

Posting Komentar